"Saya heran, saat jadi Gubernur Sumatera Barat beliau juga ikut menolak penaikan harga BBM. Ketika jadi Mendagri, malah akan memberi sanksi kepada para kepala daerah yang turut menolak penaikan harga BBM," kata Elnino M Husein Mohi dalam acara Dialog Kenegaraan bertema "Demo, BBM, dan Impeachment" di gedung DPD, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (28/3).
Sampai-sampai Elnino menganggap Mendagri sudah lupa diri. "Itu memang betul-betul dia lupa diri. Dulu Gamawan begitu, sekarang begini," tudingnya.
Diingatkannya, Mendagri tidak bisa sembarangan menjatuhkan sanksi kepada para kepala daerah yang berunjuk-rasa. Sebab, ada undang-undang dan peraturan lainnya yang melindungi pisisi kepala daerah yang dipilih langsung.
"Kalau Mendagri akan menyanksi kepala daerah berunjuk-rasa sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pendapat, itu justru berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28 dari UUD 1945," tegasnya.
Elnino juga mengatakan, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Karenanya wajar jika kepala daerah mengikuti kemauan masyarakat pemilihnya.
"Wajar kalau rakyat no, lantas kepala daerahnya juga no. Kepala daerah yang benar pasti jawaban sikapnya sama dengan rakyat," imbuh Elnino.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga mengingatkan Gamawan agar tidak menyanksi kepala daerah yang melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. "Ketika Mendagri menjabat Gubernur Sumbar (2005-2009) dan ada kenaikan harga BBM, Gamawan juga melakukan tindakan yang sama. Selaku gubernur, Gamawan malah menandatangani menolak kenaikan BBM. Dokumentasinya juga ada," ungkap politisi PDI-P itu.
Kepala daerah yang ikut unjuk rasa di antaranya Wakil Wali Kota Surakarta (Jawa Tengah) FX Hadi Rudyatmo, Wakil Wali Kota Surabaya (Jawa Timur) Bambang DH, dan Wakil Bupati Jember (Jatim) Kusen Andalas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar