Bambang DH : Silakan Kalau Mendagri Memecat Saya!

Hari ini seluruh kota di Indonesia berlangsung aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, mereka tidak setuju karena dinilai akan membebankan pada masyarakat. Di Jakarta, Medan, Bandung dan Surabaya. Di Surabaya aksi unjuk rasa besar- besaran dari massa PDIP dipimpin oleh Bambang DH Wakil Ketua DPD PDIP Jatim yang juga Wakil Walikota Surabaya. Bambang juga menyatakan dirinya siap diberhentikan atas aksi unjuk rasa besar – besaran ini jika melanggar Undang-Undang.

“Saya siap diberhentikan dan saya tidak ingin jadi pelacur atau oportunis seperti Mendagri ini. Mendagri ini kan dulu dari partai yang saya dukung sekarang. Jadi kalau misalnya pindah partai sana – sini hanya untuk sebuah posisi, itu namanya oportunis atau pelacur. Apa jadinya kalau kader – kader calon pemimpin bangsa seperti itu, malu kita.......! Jadi silahkan kalau Mendagri mau memecat saya,“ kata Bambang DH pada Jose Asmanu Reporter Suara Surabaya, Selasa (27/3/2012)

Dikatakan Bambang, "Sebagai anggota partai dirinya memilih menjalankan misi dari partainya untuk membantu kepentingan masyarakat. Karena kata dia, partai menjadi tempat mengartikulasi kepentingan publik dibanding sekedar menjadi wakil eksekutif atau Wakil Walikota Surabaya.

Sebelumnya Gamawan Fauzi Mendagri menyatakan, dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa kepala daerah dan wakilnya dapat diberhentikan karena melanggar sumpah jabatan. "Jadi kalau mau menyampaikan aspirasi anggota parpol yang tidak setuju itu silakan, tapi begitu sudah jadi kepala daerah adalah bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional" ujar Mendagri.

Sementara itu laporan yang diterima Bsambang DH sampai tadi malam ada 89 ribu massa PDIP yang kita instruksikan untuk menyalurkan aspirasinya ke DPRD Kota masing – masing. "Saya juga sudah koordinasi dengan Kapolda, kalau PDIP ini tidak pernah melakukan aksi demo dengan keributan atau aksi bakar – bakaran. Saya mengatakan kalau hanya sekedar bakar – bakaran atau lempar – lemparan itu mudah, justru yang sulit itu mengkoordinir massa dalam jumlah besar dan tertib,“jelas Bambang DH Koordinator dari aksi unjuk rasa dari PDIP di Surabaya dan Jawa Timur.

“Untuk mentertibkan massa yang besar memang tidak mudah, namun yang turun ke jalan saat ini tidak hanya dari PDIP. Contoh kasus kerusuhan pada 27 Juli saat PDI menggelar mimbar bebas yang dijamin oleh UU. Tapi kenapa sampai terjadi kerusuhan saat itu karena kita tahu ada rombongan intel yang masuk. Kalau demo itu tertib maka kesulitan untuk membubarkan massa maka dimasukkanlah intel itu untuk membubarkan massa, “ungkap Bambang.

"Mengenai kasus demonstran bayaran, ini sangat tidak mungkin karena siapa yang mau membayari pengunjukrasa sebanyak itu, "tambah Bambang